The Effect of Changes in The Shoreline of The Sea Law Implementation in West Rangsang Subdistrict, Kepulauan Meranti District

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2018 di Perairan Pantai Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan garis pantai yang  terjadi di Kecamatan Rangsang Barat dalam rentang waktu 10 tahun terakhir dan implementasi hukum laut tentang pengaturan permasalahan perubahan garis pantai di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Hasil pengolahan citra Landsat 5 dan Landsat 8 dengan besar Perubahan garis pantai di Desa Melai adalah 55,56 m (akresi), di Desa Kedabu Rapat sebanyak 50,94 m (abrasi) dan di Desa Bungur sebesar 42,10 m (abrasi). Implementasi hukum laut menurut pasal 15 UNCLOS 1982 dalam penetapan wilayah laut teritorial yang berdampingan dengan negara lain memutuskan uu no 2 tahun 1971 tentang penetapan batas wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 sehingga ditetapkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Dengan penetapan titik koordinat geografis permasalahan pada perubahan garis pantai negara Indonesia dan Malaysia akibat dari abrasi dan akresi dapat diselasaikan dengan memperhatikan titik koordinat geografis pada pulau Rangsang.